Alih Status Izin Tinggal

I. UMUM

1. Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.

2. Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi:

    a. Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas;
    b. Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap; dan
    c. Izin Tinggal Kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Dinas.

3. Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada point (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

4. Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan alih status Izin Tinggal

    Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah

    kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

 

II. ALIH STATUS IZIN KUNJUNGAN MENJADI IZIN TINGGAL TERBATAS

1. Permohonan alih status Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas diajukan sejak Orang Asing

    berada di Wilayah Indonesia.

2. Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada Orang Asing

    yang :

           a. Menanamkan modal;

           b. Bekerja sebagai tenaga ahli;

           c. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;

           d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;

           e. Mengadakan penelitian ilmiah;

           f. Menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia;

           g. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;

           h. Menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai

               hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia;

            i. Menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap

               bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;

            j. Berdasarkan alasan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dan / atau kemanusiaan

               setelah mendapatkan pertimbangan Menteri;

           k. Dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan

               peraturan perundang-undangan; dan/atau

            l. Wisatawan mancanegara lanjut usia.

3. Untuk memperoleh pemberian alih status sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf a sampai dengan

    huruf e, Penjamin harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan

    terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Permohonan Alih status sebagaimana dimaksud pada point (2) dikecualikan bagi:

    a. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan berdasarkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau Bebas Visa

        Kunjungan; atau

    b. Awak Alat Angkut.

5. Persyaratan dan tata cara permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas

    sama dengan persyaratan dan tata cara permohonan Izin Tinggal Terbatas.

 

III. ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP

1. Permohonan alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Penjamin kepada

    Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

2. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    a. Rohaniawan;

    b. Pekerja;

    c. Investor;

    d. Wisatawan lanjut usia mancanegara;

    e. Suami atau istri yang menggabungkan diri dengan istri atau suami pemegang Izin Tinggal Tetap;

    f. Anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri

       dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap; dan

    g. Orang Asing eks Warga Negara Indonesia.

3. Alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada

    point (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan dengan ketentuan Orang Asing yang bersangkutan telah

    berada di Wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal diberikannya Izin

    Tinggal Terbatas.

4. Untuk memperoleh pemberian alih status bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf a

    sampai dengan huruf c, Penjamin harus melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan instansi dan/atau

    lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap juga dapat diberikan kepada:

    a. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia yang usia

        perkawinannya telah mencapai paling singkat 2 (dua) tahun;

    b. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan

        asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara

        Indonesia; dan

    c. Anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin

        secara sah dengan warga negara Indonesia.

6. Permohonan alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana

    dimaksud pada point (5) diajukan oleh ayah dan/atau ibu dari anak berkewarganegaraan asing, atau

    suami atau isteri yang Warga Negara Indonesia kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya

    meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.

7. Alih status sebagaimana dimaksud pada point (5) harus memperhatikan aspek kemanfaatan untuk

    kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis alih status Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal  

    Terbatas dan alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Menteri.

9. Persyaratan dan tata cara permohonan alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sama

    dengan persyaratan dan tata cara permohonan Izin Tinggal Tetap.

 

IV. ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DAN IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN

     TINGGAL DINAS.

1. Permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Dinas

    diajukan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, atau organisasi internasional kepada

    Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan tertulis.

2. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan persetujuan tertulis sebagaimana

    dimaksud pada point (1) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

3. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mengenai alih status Izin Tinggal kunjungan

    atau Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Dinas untuk disampaikan kepada Menteri Luar Negeri.

4. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Tinggal dinas dan menyampaikan

    kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk dimasukan ke dalam Sistem Informasi

    Manajemen Keimigrasian.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis alih status Izin Tinggal Kunjungan dan Izin Tinggal

    Terbatas menjadi Izin Tinggal Dinas diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.