Informasi Keimigrasian






Pengadaan Barang/Jasa

none

Jakarta (17/4) Kementerian Hukum dan HAM mengadakan acara Pencanangan Zona Integritas dan Forum Diskusi Ilmiah pada tanggal 16 April 2018 di Balai Sarbini Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Taruna dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Taruna dari Politeknik Imigrasi, dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.

Kegiatan tersebut turut mengundang Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Deputi Sistem Informasi, dan Wakil Ketua Ombudsman RI, serta Jajaran Pejabat Kementerian Hukum dan HAM.

Acara tersebut dimulai dengan sambutan dan kuliah umum oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PAN-RB. Dalam materinya, Menteri Hukum dan HAM berpesan kepada seluruh Taruna Polteknik Ilmu Pemasyarakatan, Taruna Politeknik Imigrasi, dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk tetap menjaga integritas di dalam menjalankan tugas. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri PAN-RB untuk berperilaku bersih selama menjalankan tugas. Dalam paparan materi disampaikan juga adanya rencana untuk menaikkan nilai remunerasi bagi Kementerian/Lembaga yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini dilakukan sebagai motivasi bagi Kementerian/Lembaga untuk berlomba menjaga integritas dan berperilaku bersih demi mendapatkan predikat tersebut.

 

Acara dilanjutkan dengan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Wakil Ketua Ombudsman RI serta diskusi forum ilmiah yang diisi oleh Perwakilan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perwakilan dari Badan Kepegawaian Nasional, dan Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional serta para Pejabat Kementerian Hukum dan HAM RI juga turut memberikan materi mengenai integritas dalam bekerja.

Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai media sosialisasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi kepada Kepala Sekolah yang turut diundang dalam kegiatan ini. Kegiatan ini ditutup dengan penampilan kreativitas oleh Taruna dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Taruna dari Politeknik Imigrasi.

Jakarta (12/04) - Dalam upaya mempermudah Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Andimistratif Jakarta Timur dalam pengurusan paspor, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur memberikan pelayanan khusus paspor di setiap hari Sabtu. Pelayanan ini sudah dimulai sejak tanggal 7 Maret dan akan berakhir pada 14 April 2018 mendatang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, Maman Budiman menyatakan, layanan ini dipilih hari Sabtu karena hari libur sehingga ada keluangan waktu bagi para CJH dalam memproses paspor.

Hingga berita ini dimuat, permohonan paspor bagi CJH yang telah selesai diproses sebanyak 208 permohonan. Rata-rata CJH Kota Jakarta Timur telah memililki paspor dan diharapkan pada Sabtu 14 April mendatang CJH yang yang belum memliki paspor dapat mengajukan permohonannya pada hari tersebut.

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur tetap membuka kesempatan bagi CJH yang belum mengajukan permohonan sampai dengan batas akhir yang telah ditentukan pada setiap hari kerja dengan memberikan skala prioritas namun mekanisme akan diatur kemudian.

(fs2018)

Jakarta 7 Maret 2018. Kegiatan SMILE CPNS Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur di Yayasan Panti Asuhan Al Mawardiyah Jl. Pisangan Lama Jatinegara Jaktim, Selasa, 6 Maret 2018. Kegiatan ini adalah bagian dari masa orientasi CPNS Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama.

Baksos

Pada kesempatan ini para CPNS didampingi oleh beberapa Pejabat Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur antara lain Syafrin Wijaya Kusuma - Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Mohamad Agus Sofani - Kepala Seksi Fosarkim, Maslaini - Kaur Kepegawaian Oke Yoviana – Kasubsi Komunikasi.

Jakarta, 23 Feb 2018. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur kembali melaksanakan kegiatan RDK (Rapat Dalam Kantor) pada Kamis 22 Februari 2018. Tema RDK kali ini membahas Pelaksanaan Tugas Fungsi Humas dan Umum.

Kegiatan RDK dibuka oleh Maman Budiman, SH – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur. Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan RDK kali ini adalah Agung Sampurno, S.E Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi dan Sardi, S.Ip, M.Si Kepala Bagian Program dan Pelaporan yang membawahi bagian kehumasan Kanwil Kemenkum dan HAM DKI Jakarta.

Materi RDK tentang Pelaksanaan Tugas Fungsi Humas dan Umum kali ini memaparkan materi Pengertian Tugas dan Fungsi serta Tujuan Kehumasan yang disampaikan oleh Sardi, S.Ip, M.Si dan Rencana Strategi Komunikasi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2018 disampaikan oleh Agung Sampurno, S.E. Bertindak sebagai Moderator, Mohamad Agus Sofani, S.Sos, M.H., Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur.

Peserta dari Kegiatan RDK ini dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai serta CPNS Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, undangan dari Divisi Keimigrasian dan Divisi Administrasi yang membawahi bidang kehumasan Kanwil kementeraian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

RDKHumas1

Hasil yang hendak dicapai dari kegiatan RDK kali ini adalah diharapkan setiap Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian mempunyai peran dan andil dalam membangun dan membentuk opini atau sentimen positif dari masyarakat pada umumnya dan masyarakat pengguna jasa keimigrasian pada khususnya. Hal ini dimaksudkan karena masih adanya opini atau sentimen negatif dari masyarakat terkait dengan keimigrasian.

Dalam paparan materi yang disampaikan oleh Agung Sampurno – Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi – pada tahun 2017, akun media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi menerima 3.962 tanggapan dari nitizen. Dari jumlah tanggapan tersebut, terdapat 3.307 tanggapan negatif dari nitizen. Tanggapan tersebut antara lain terkait Aplikasi Antrian Paspor Online, WNA Illegal dan Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural dengan memperketat pembuatan paspor bagi Calon TKI. Sentimen negatif tersebut dapat dinetralisir dengan berbagai pemeberitaan dari media seperti berhasilnya Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan WNA yang berprofesi sebagai PSK serta berhasil ditangkapnya cyber crime komplotan WNA yang beroperasi di DKI Jakarta melalui operasi pengawasan dan intelijen keimigrasian. Selain itu Direktorat Jenderal Imigrasi juga menerapkan kebijakan kemudahan persyaratan penggantian paspor yang diterbitkan di dalam negeri sejak tahun 2019 dengan hanya melampirkan persyaratan berupa e-KTP dan Paspor Lama.

 

RDKHumas2

 

Hasil dari operasi pengawasan dan intelijen keimigrasian dan kebijakan kemudahan persyaratan permohonan penggantian paspor serta diluncurkannya Aplikasi Izin Tinggal Online dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan tanggapan atau sentimen positif dari nitizen sejumlah 6.086 tanggapan.

Untuk itu, diharapkan Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian atau Kantor-Kantor Imigrasi dapat mengoptimalkan tugas dan Fungsi Humas untuk membangun dan menciptakan sentimen positif dari masayarakat. Optimalilasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melakukan edukasi, klarifikasi, konsultasi, menjalin relasi, eksibisi dan publikasi dengan memanfaatkan media sosial, media televisi, infografis dan video pendek serta menanggapi atau menindaklanjuti segala pengaduan atau keluhan masyarakat terkait layanan keimigrasian.

 

Tim RDK Kanim Jaktim.

Jakarta (19/12) – Direktorat Jenderal Imigrasi menerima Hassan Wirajuda Award 2017 terkait perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi pada Selasa (19/12). Hadir pula ada acara tersebut  Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, perwakilan Kemendagri dan BNP2TKI.

Ditjen Imigrasi menerima penghargaan dalam kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Satgas TPPO Bareskrim Polri. Hal ini sebagai wujud apresiasi kepada mereka yang berkomitmen dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri selama dua tahun terakhir

Pemberian penghargaan ini dilakukan setelah melalui proses penjurian yang cukup ketat dan obyektif yang melibatkan Dewan Juri independen yang beranggotakan aktivis HAM, pakar hukum, jurnalis, akademisi dan mantan kepala perwakilan RI.

Hassan Wirajuda Award merupakan sebuah penghargaan yang diberikan Kementerian Luar Negeri kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam perlindungan WNI di luar negeri. Menurut Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi tradisi bagi Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan berbagai cara dan upaya melindungi WNI di belahan dunia

“Kampanye perlindungan WNI ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenlu. Penghargaan Hassan Wirajuda ini adalah wujud terima kasih kami untuk para mitra Kemenlu’” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Menlu juga mengumumkan bahwa aplikasi Safe Travel akan segera diluncurkan. Selain itu, mulai tahun depan, seluruh WNI di luar negeri dapat meminta layanan kependudukan di perwakilan Indonesia setempat.

“Ini adalah wujud perlindungan kami dengan mengintegrasikan database WNI Kemenlu dengan Kemendagri dan BNP2TKI serta Keimigrasian,” jelasnya.

Hassan-WIRAJUDA-AWARD-696x392

 

Sementara itu Anggota Dewan Juri yang juga anggota Komnas Perempuan Yuni Chuzaifah menyampaikan, Kemlu juga memberikan penghargaan  pada tujuh kategori lain yaitu Mitra Kerja Kemlu, Mitra Kerja Perwakilan RI, LSM/Masyarakat Madani di Luar Negeri, Kepala Perwakilan RI, Staf Perwakilan RI, Jurnalis dan Media, serta Pemerintah Daerah.

“Melalui penganugerahan ini, kita memberikan apresiasi kepada banyak pejuang perlindungan WNI di berbagai belahan dunia yang selama ini belum terekspos. Mereka bekerja sukarela dan kadang mempertaruhkan nyawa demi membantu WNI,” tambah Yuni.

Ditjen Imigrasi telah membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada WNI baik pada saat permohonan paspor, ketika berangkat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), maupun pada saat berada di luar negeri. Hingga November 2017 Ditjen Imigrasi telah menunda penerbitan paspor RI  pada saat pengajuan permohonan paspor di Kantor Imigrasi sebanyak 5.059 karena diduga pemohon paspor tersebut akan menjadi Calon TKI Non-prosedural (TKI NP). Sejalan dengan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai TKI NP, Pejabat Imigrasi berhasil menyelamatkan 947 orang CTKI yang ditunda keberangkatannya di 25 TPI di seluruh Indonesia karena diduga berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di luar negeri. Sementara itu untuk perlindungan WNI di luar negeri, perlindungan yang diberikan Ditjen Imigrasi tidak hanya kepada TKI, tetapi juga kepada seluruh WNI yang berada di luar negeri bersama dengan Fungsi Konsuler pada Perwakilan RI di luar negeri.

Sumber : imigrasi.go.id

 

Jakarta, 25 Oktober 2017.

Kegiatan sosialisasi peraturan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan mengambil tempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.hamka Jakarta Timur. Peserta sosialisasi ini dihadiri oleh Civitas Akedemika Universitas Uhamka dengan bertujuan dapat memberikan pemahaman tentang peraturan dan ketentuan-ketentuan keimigrasian, pencegahan terjadinya TKI Nonprosedural serta untuk meningkatkan sinerjitas, koordinasi dan komunikasi antara lembaga pendidikan tinggi dengan imigrasi.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, Bc.IP, S.H., M.Si dan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Dalam sambutan lainnya, Bapak Kakanwil secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, Maman Budiman, S.H., beserta jajarannya.

UhamkaFtBersama2


Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan diri dengan pihak lembaga pendidikan tinggi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam wilayah Kota Adminsitratif Jakarta Timur. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengharapkan kepada para peserta dapat memahami kedudukan lembaga atau instansi Imigrasi dalam struktur pemerintahan saat ini serta tugas dan fungsi keimigrasian yang antara lain adalah sebagai fungsi pelayanan, fungsi menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI sebagai penjaga pintu gerbang di laut, udara dan perbatasan; fungsi penegakan hukum dan sebagai fungsi fasilitator pembangunan nasional.  

UhamkaFtBersama1

Bertindak sebagai nara sumber adalah Kepala Sub Direktorat Kerjasama Intelijen Direktorat Jenderal Imigrasi, Ari Trie Moeljandoro, S.H, M.H., dengan membawakan materi TKI Nonpresedural serta Maman Budiman, S.H., Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur dengan materi Perspektif Keimigrasian.

UhamkaFtBersama3

Dalam pemaparan materi yang disampaikan oleh kedua nara sumber, sambutan dan antusias yang baik dari para peserta sosialisasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang disampaikan pada sesi tanya jawab. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan penutupan secara resmi oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan harapan kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.

 

Tim Sosialisasi Kanim Jaktim.

Jakarta, 25 April 2017. Kantor Imigrasi Jakarta Timur kembali melaksanakan operasi Pengawasan Orang Asing di kawasan Sentra Timur Residence Jakarta Timur. Operasi ini dilaksanakan dari tanggal 20 s/d 21 April 2017. Hasil dari operasi pengawasan kali ini menjaring 9 warga negara asing berkebangsaan Nigeria dan Nepal.

Selain sebagai kegiatan rutin, operasi pengawasan kali ini juga mengakomodir laporan dari masyarakat sekitar yang merasa resah terhadap keberadaan orang asing yang mengganggu ketertiban masyarakat di kawasan Sentra Timur Residence Jakarta Timur.


1


9 WNA yang terjaring diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa over stay atau izin tinggalnya melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat menunjukkan Surat Perjalanan/Paspor atau Dokumen Keimigrasian yang dimilikinya, melanggar pasal 78 ayat (3), pasal 71 huruf (b) jo pasal 116 UU. No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.


2


Saat ini 9 WNA tersebut diperiksa secara intensif di Kantor Imigarsi Kelas I Jakarta Timur dan ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur untuk proses keimigrasian lebih lanjut.

Tim PORA Kanim Jaktim.

Kegiatan sosialisasi peraturan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarat Timur pada tanggal 12 April 2017 dengan mengambil tempat di Yayasan Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin. Peserta sosialisasi kali ini diikuti oleh para mahasiswa asing dan perwakilan dari lembaga pendidikan tinggi atau kampus dengan bertujuan dapat memberikan pemahaman tentang peraturan dan ketentuan-ketentuan keimigrasian serta untuk meningkatkan sinerjitas, koordinasi dan komunikasi antara lembaga pendidikan tinggi dengan imigrasi dalam bidang pengawasan orang asing secara umum sehingga terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum pada Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur dalam wilayah Kota Administratif Jakarta Timur.

Minhaaj1

 

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Dr.Ronny F. Sompie, SH, MH dan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Dalam sambutan lainnya, Bapak Dr. Ronny F. Sompie, secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur beserta jajarannya. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan diri dengan pihak lembaga pendidikan tinggi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam wilayah Kota Adminsitratif Jakarta Timur. Direktur Jenderal Imigrasi mengharapkan kepada para peserta dapat memahami kedudukan lembaga atau instansi Imigrasi dalam struktur pemerintahan saat ini serta tugas dan fungsi keimigrasian yang antara lain adalah sebagai fungsi pelayanan, fungsi menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI sebagai penjaga pintu gerbang di laut, udara dan perbatasan; fungsi penegakan hukum dan sebagai fungsi fasilitator pembangunan nasional.

Minhaaj2

 

Bertindak sebagai nara sumber adalah Dosen Widyaiswara Luar Biasa, Dr. Taswem Tarib, Bc.IM, SH, MH dengan membawakan materi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian serta Dudi Iskandar, Bc.IM, S.Sos, SH, MH, Kepala Sub Direktorat Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan materi Pengawasan Orang Asing serta Implementasi Alplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA). Setelah pemaparan materi acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.


Minhaaj3

Tim Sosialisasi Kanim Jaktim.

Jakarta, 17 Maret 2017. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur menggelar rapat bersama Tim Pengawasan Orang Asing ( TIM PORA ), Rabu 15 Maret 2017, dengan mengetengahkan tema “ Pengawasan dan Pendataan Warga Negara Asing Yang Berada Di Wilayah Kerja Kota Administratif Jakarta Timur”

Rapat ini dihadiri oleh beberapa instansi terkait seperti jajaran Kantor Suku Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, Intelijen Lanud Halim Perdanakusuma, Intelijen Kodim 0505 Jakarta Timur, Intelijen Negara Perwakilan Jakarta Timur, Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, BNN Jakarta Timur, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur, Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur serta para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur.

TimPora1

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang diwakili oleh, Drs. Achmad Fauzi, M.Si, rapat ini diselenggarakan guna membahas masalah-masalah aktual dan sedang berkembang terkait pengawasan keimigrasian, utamanya masalah yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jakarta Timur dengan tujuan untuk menuju keberhasilan dalam pengawasan orang asing yang sudah diamanatkan oleh undang-undang khususnya Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing akan berjalan secara optimal jika TIM PORA ini saling berkoordinasi, berintegrasi, bersinerji dan mempunyai satu visi dalam melakukan kegiatan ini.

TimPora2


Setelah sambutan dari Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI, acara dilanjutkan dengan sesi penyampaian paparan dan sesi tanya jawab.

Tim PORA Kanim Jaktim.


Jakarta, 10 Maret 2017. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian serta untuk mengajak peran serta masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM R.I. khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Keimigrasian UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

IMG 3119

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cakung pada tanggal 8 Maret 2017. Peserta sosialisasi dihadiri oleh berbagai unsur antara lain pemerintah, masyarakat dan swasta seperti Kelurahan, Dinas Satpol PP, Bimas POL, Babinsa, RW, RT dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur dan difasilitasi oleh Kantor Kecamatan Cakung sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Bapak Endang Sudirman, Bc.IP, S.Sos, M.M. Dalam sambutannya menyatakan bahwa “.... Kantor Imigrasi memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana program dan kebijakan pimpinan dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Di daerah atau Kantor Wilayah Hukum dan HAM sebagai pengawal Pintu Gerbang Negara melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pengamanan Negara dan penegakan Hukum Keimigrasian dengan penekanan sebagai fasilitator pembangunan nasional. Tugas-tugas itu dirasa sebagai kehormatan dan kebanggaan, sehingga setiap insan Imigrasi wajib berpedoman pada nilai-nilai kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), dalam menjalankan program peningkatan pelayanan dan penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah kedaulatan NKRI, Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian yang Berke-PASTI-an. Mengandung makna bahwa dalam perjalanan kedepan, jajaran Imigrasi akan mengutamakan prinsip-prinsip Profesionalisme, Akuntabilitas, Sinergi, Transparansi dan Inovasi melalui semangat PASTI.”

Bertindak sebagai nara sumber adalah Kepala Kantor Suku Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur (Drs. Hamid Mas’ud) serta Pejabat Imigrasi perwakilan dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Drs. Ilyas Sanusi, M.Si).

IMG 3268

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, Montano F. Rengkung, mengatakan bahwa    “ kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud masyarakat dapat memahami peraturan keimigrasian serta adanya persamaan persepsi atas peraturan keimigrasian yang berlaku antara masyarakat dan petugas imigrasi...”.

  

Tim Sosialisasi Kanim Jaktim.

Hal 1 dari 4

Web Terkait

Berita Nasional

Berita Hukum

Berita Internasional

Berita Terkini