Prosedur

Prosedur Permohonan Paspor

 

a. Penerbitan Paspor Biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas :

  1. Mengambil nomor antrian permohonan paspor secara ONLINE;
  2. Pemeriksaan Kode Booking Antrian Online serta kelengkapan berkas permohonan;
  3. Input data dan Pemindaian Bekas permohon pada Aplikasi Penerbitan Paspor R.I.;
  4. Pengambilan foto, sidik jari dan wawancara serta pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan;
  5. Pembayaran Biaya Paspor;
  6. Pengecekan Daftar Cekal, Duplikasi Data Paspor ke Biomteric Matching System/Adjudikator Review;
  7. Alokasi blanko paspor;
  8. Cetak paspor dan uji kualitas serta QA Paspor & Security Feature;
  9. Pengambilan paspor selesai.

 

b. Pembayaran biaya Paspor dapat dilakukan pemohon pada Bank atau Kantor Pos persepsi.

 

c. Seluruh biaya yang berkaitan dengan permohonan Paspor biasa yang telah disetorkan pada Kas Negara oleh pemohon tidak dapat ditarik kembali atau dikembalikan.   Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

 

d. Dalam hal pemohon tidak melanjutkan mekanisme permohonan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari permohonan paspor dibatalkan.

 

e. Paspor diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran.

 

f. Waktu penyelesaian penerbitan paspor sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan bagi penerbitan penggantian paspor karena hilang, rusak atau duplikasi.

 

g. Pengambilan paspor selesai pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB dengan mengambil nomor antrian serta membawa :

  1. Tanda Bukti Pembayaran dan Bukti Pengantar Bayar;
  2. Pengambilan paspor sebaiknya tidak diwakilkan/dikuasakan;
  3. Jika pengambilan diwakilkan/dikuasakan, melampirkan Surat Kuasa bermaterai, fotokopi KTP pemberi kuasa dan yang diberi kuasa;
  4. Paspor yang telah selesai namun tidak diambil oleh pemohon dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terbit, akan dibatalkan ( sesuai pasal 64 huruf d Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 ).